"Tidak kecolongan. Kita tahu. Kita sudah ingatkan. Tapi itu menjadi bahan evaluasi. Karena ini bukan diselenggarakan oleh Pemprov." kata Sandi seperti dilansir Forjim TV pada Sabtu (28/4/18).
Sandi menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan tindakan dengan mengevaluasi kegiatan bagi-bagi sembako yang mengakibatkan kesemrawutan dan kemacetan yang massif.
"Ke depan akan kita evaluasi." lanjut Sandi.
Sandi mengaku mendapatkan banyak laporan terkait acara bagi-bagi sembako yang dilakukan di Monas, Jakarta akhir pekan ini. Selain kemacetan massif, banyak peserta yang mengalami gangguan kesehatan.
"Gangguan kesehatan selama acara, ada yang hipertensi. Lainnya sekitar 21, ada 1 yang dirujuk ke RSUD Tarakan. Dampak kemacetan yang massif." ujar Sandi.
Acara sudah memang sudah mendapatkan izin dari Pemprov DKI. Namun penyelenggara tidak melakukan koordinasi sehingga dampak-dampak buruk tak bisa dielakkan.
"Mendapatkan izin menggunakan Monas, tapi dampak kemacetan sangat massif. Ini menjadi evaluasi kami. Bagi-bagi sembakonya ini tidak berkoordinasi dengan pemprov DKI. Tentunya kita harapkan, ke depan koordinasinya bisa lebih baik lagi." tegasnya.
Soal bagi-bagi sembako, Sandi melihatnya sebagai sebuah inisiatif bagus di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Namun, Sandi menyesalkan tidak adanya koordinasi dengan pemprov.
"Bagi-bagi sembako ini diharapkan lebih terkoordinasi dengan baik karena kondisi ekonomi sulit, harga bahan pokok naik. Acara bagi-bagi sembako, tentu niatnya baik, tetapi kurang terkoordinasi sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan yang massif." tegasnya.
[tarbawia]