"Paling tidak kan ada beberapa event bersama, deklarasi damai. Deklarasi damai bukan hanya sekadar seremonial tetapi harus menjadi komitmen yang harus diikuti seluruh tim kampanye," kata dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/8).
Kendati waktu pertemuan belum ditentukan, Hasto menilai, jika terlaksana pertemuan itu akan menjadi pendidikan politik yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan mengerti bahwa kompetisi merupakan pertarungan gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi juga kedaulatan ekonomi.
Karena itu, lanjut dia, pertemuan itu akan menjadi bahan yang sangat menarik dalam kontestasi itu bagaimana membuat kesejahteraan rakyat. Bukan untuk menutup keadaban publik. "Pers kami juga harapkan tidak menutup ruang keadaban publik kita yang memegang teguh keadaban publik kita," kata dia.
Ia mengatakan, jika pertemuan tertunda, nantinya KPU juga menginisiasi pertemuan antara pasangan calon dalam beberapa acara. Namun, ia yakin pertemuan akan terjadi sebelum KPU mengambil inisiatif. Pasalnya, selama ini Jokowi selalu membuka peluang untuk melakukan dialog.
"Sudah beberapa kali (Jokowi) menerima Prabowo, ini hal yang sangat baik dan perlu kita sampaikan pada publik," kata dia.
Ia menyatakan, dalam kampanye setiap pihak sudah semestinya harus memenangkan hati rakyat. Karena itu, setiap calon akan menyampaikan kelebihannya masing-masing.
Namun, kata dia, Jokowi berpesan masyarakat harus belajar dari Pilkada DKI bahwa isu sara sangat merugikan semua pihak. Menurut dia, pihak yang menggunakan dan menjadi sasaran isu SARA akan mengalami kerugian.
"Lebih dari 700 tahun lamanya kita bisa hidup damai dengan Bhinneka Tunggal Ika, kenapa itu kemudian harus diingkari," kata Hasto. [rol]