Para mahasiswa bergantian orasi di depan gedung DPRD Lampung. Dalam orasinya, mahasiswa menyebut Jokowi gagal merealisasikan janji-janjinya.
Selain orasi, para mahasiswa juga membakar ban. Mereka mendesak masuk ke dalam gedung DPRD, namun dihalangi aparat. Akibatnya, kericuhan terjadi di depan gedung DPRD.
Para mahasiswa dan aparat saling dorong. Bahkan beberapa mahasiswa sempat melemparkan kemasan air mineral ke arah aparat. Mereka juga menggotong keranda sebagai bentuk matinya demokrasi dan kegagalan pemerintahan Jokowi.
Beruntung Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Patimura langsung menerima para pengunjuk rasa. Ia mempersilakan perwakilan masuk ke dalam gedung DPRD untuk berdialog.
“Saya melihat berkaca dengan diri 20 tahun lalu, ternyata masih ada gerakan mahasiswa yang intinya menentang ketidak adilan terhadap rakyat,” katanya di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/9).
Patimura mengajak perwakilan HMI untuk masuk ke dalam hedung membicarakan apa yang ingin disampaikan.
“Saya yakin dan percaya, saya minta 25 orang yang masuk (mediasi) karena keterbatasan tempat,” ujarnya.
“Bukan berarti gedung ini tidak muat dengan adanya kami, kami bukan sampah. Kita juga pengen lihat bagaimana dalamannya rumah kita,” ucap Ketua HMI Husni Mubarok dalam kerumunan.
Dalam aksi ini, HMI Cabang Bandar Lampung menyampaikan beberapa tuntutan dan solusi di depan gedung DPRD Lampung sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan kabinet kerja Jokowi-JK.
Ketua HmI Cabang Bandar Lampung, Husni Mubarok mengatakan, pihaknya menggelontarkan 5 poin tuntutan, sebagai berikut:
Pertama, pemerintah agar mengkoreksi ulang kebijakan fiskal dan moneter Negara Indonesia.
Kedua, pemerintah untuk melakukan rekonsolidasi kebangsaan dengan mempertegas ke-Bhineka-an yang menjunjung tinggi kemajemukan bangsa.
Ketiga, pemerintah untuk menciptakan iklim demokrasi pancasila tanpa politik identitas.
Keempat, pemerintah harus menghentikan proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari utang negara.
Kelima, pemerintah wajib menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Selain menyampaikan tuntutan, pihaknya juga memberikan 5 solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
Pertama, pemerintah membatasi Impor dan mempermudah Ekspor, memaksimalkan produksi dalam negeri, menghentikan belanja serta kunjungan luar negeri hingga perekonomian Indonesia stabil.
Kedua, pemerintah bersama semua unsur penyelenggara pemilu wajib mejalankan instrumen pemerintah dengan konsisten dan tegas.
Ketiga, pemerintah harus menjaga etika sebagai Pejabat Publik dengan tidak mencampur adukkan antara kinerja Pemerintahan dan kepentingan Partai Politik.
Keempat, pemerintah menekankan kembali Revolusi Mental dan pembanguna kwalitas SDM dalam negeri.
Kelima, selesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini dan tindak tegas pelakunya sesuai hukum yang berlaku.
“Apabila tuntutan HMI Cabang Bandarlampung tidak dapat direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK selama kurun waktu 30 hari, maka kami mencatat secara jelas bahwa Jokowi-JK telah gagal sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI,” ujar Husni Mubarok.
Berikut video detik-detik dkericuhan saat mahasiswa HMI melakukan demo di depan DPRD Lampung:
[psid]