Kasus tersebut, jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadi kegagalan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin Indonesia.
"Publik heran dengan sikap Jokowi seolah persoalan DPT ini bukan masalah serius. Padahal, secara tanggung jawab, Jokowi mempunyai kewenangan besar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019," kata pemerhati politik Panji Nugraha kepada wartawan, Senin (10/12).
Menurutnya, masyarakat sudah tahu awal mula masalah DPT dari data kependudukan KTP elektornik. Sebab, banyak kasus KTP-el ganda bahkan asli tapi palsu, kemudian kasus KTP-el yang tercecer.
Tetapi, dengan entengnya Kementerian Dalam Negeri tidak bisa menyelesaikan serta mencegah praktik-praktik tersebut.
"Padahal, perlu digarisbawahi data kependudukan adalah hal yang sangat strategis guna terintegrasinya data tersebut dengan yang lainnya. Kisruh KTP-el juga menimbulkan kekeliruan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan DPT.
Untuk itu, Panji meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kemendagri karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah data kependudukan.
"Banyak publik mempertanyakan apakah Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah KTP-el aspal berujung polemik DPT. Jika demikian, wajar saja jika publik menilai carut-marut KTP-el yang akhirnya membuat kisruh DPT adalah salah satu kegagalan kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia," papar Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI). [rmol]