Jiromedia.com -Perpres 20/2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) memang tidak bisa dipungkiri bisa menjadi serangan politik bagi Jokowi.
Apalagi isu ini adalah soal buruh di mana kelompok grasroot ini adalah wilayah yang paling mungkin dipakai Jokowi untuk mendongkrak suaranya di Pilpres 2019 mendatang.
Jokowi sebagai representasi kader partai wong cilik tentu tak bisa mengabaikan isu-isu tenaga kerja dan buruh.
Jelang Peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2018 bisa menjadi gerakan bagi ‘tergulingnya’ kekuasaan Jokowi sebagai kandidat capres dengan elektabilitas paling mumpuni dibanding bakal calon lain.
Pagi tadi saja area CFD menjadi ajang tumbuhnya gerakan #2019GantiPresiden yang semakin terus menggema.
“Ratusan ribu TKI kita terusir, tapi pemerintah datangkan TKA dari China lewat Perpres. Inilah kenapa kita ingin ganti presiden,” ucap Koordinator Rumah Pejuang Indonesia (RPI) asal Bojonegoro, Edi Susilo di Bunderan HI Jakarta, Minggu (29/4/2018).
RPI yang merupakan salah satu pengusung #2019GantiPresiden menilai Perpres tersebut merupakan bentuk pengkhianatan bagi cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 45.
Pasalnya, di kala rakyat sedang kesulitan mencari kerja, puluhan ribu TKA terutama dari China masuk atas legitimasi Perpres tersebut.
“Perpres itu adalah bencana besar bagi rakyat kita, pokoknya 2019 harus ganti presiden dan cabut Perpres itu,” jelas Edi.
Maka hal yang paling memungkinkan bagi Jokowi, jika masih ingin tetap mempertahankan kebijakannya mempermudah masuknya TKA itu ke dalam negeri, adalah mencari celah massa lain atau isu sentral lain yang dinilai bisa menjadi penopang elektabilitasnya.
Atau, siapa cawapres yang paling mumpuni? [psid]