"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD DKI Tahun Anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata anggota V BPK, Isma Yatun, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/5/2018).
Isma mengatakan beberapa tahun terakhir Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pemprov DKI telah membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan melakukan kegiatan inventarisasi aset.
Isma mengatakan, Pemprov DKI telah berhasil menaikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang sebelumnya diraih menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
Dia berharap hal ini menjadi momentum untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Sehingga bisa jadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ujar Isma.
Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.
***
Predikat WTP ini memang sudah ditarget oleh pimpinan DKI yang baru Anies-Sandi sejak awal menjabat.
Predikat WTP ini buah dari kerja keras Anies-Sandi dan jajaran Pemprov DKI.
[23 Oktober 2017]
Anies Ingin Opini WTP, Perintahkan Sandi Memimpin Perbaikan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk memimpin perbaikan-perbaikan untuk mencapai target tersebut.
"Tegas target kita WTP, karena itu harus kerja keras dalam penataan kembali soal keuangan dan soal aset karena di situ banyak sekali tantangan masalahnya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017).
[24 Oktober 2017]
Sandi: Target Opini WTP Maha Berat, Jakarta 4 Tahun Tak Pernah WTP
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sesuatu yang berat.
Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) sejak 2013.
"(Target opini WTP) ini maha berat nih karena empat tahun terakhir Jakarta tidak pernah WTP. Saya ditugaskan untuk memimpin proses ini," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/10/2017).
Sandi mengatakan akan melaporkan semua proses perbaikan untuk mengejar target opini WTP tersebut secara berkala. Perbaikan yang diprioritaskan yakni pencatatan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan menindaklanjuti sekitar 6.000 temuan BPK dalam laporan keuangan tahun 2016.
"Saya akan buka secara transparan road to WTP. Jadi road to WTP ini akan kami lakukan setiap minggu capaiannya seperti apa dari aset, dari temuan," kata Sandi.
Sandi memerintahkan seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan atensi khusus pada pencatatan aset. Dia berencana menjadikan pencatatan aset sebagai salah satu key performance indicator (KPI) semua SKPD.
[27 Oktober 2017]
Kejar Opini WTP, Anies-Sandi Soroti Sumber Waras hingga UPS
***
Selamat Buat GoodBener WaGoodBener Anies-Sandi dan Seluruh Jajaran Pemprov DKI atas pencapaian targetnya. [portalislam]