Tidak masuk akal itu honor sebab enggak jelas kerjanya apa," ujar Maximus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jakarta, Senin (28/5).
Lebih lanjut ia berpendapat, BPIP sebagai sebuah lembaga negara tidak perlu ada dan lebih baik dialihfungsikan kepada akademisi di kampus-kampus saja.
"Harusnya tidak usah ada itu badan sebab tidak efektif lebih baik serahkan ke kampus-kampus saja, ditambah lagi dengan gaji yang amat gede tentu membebankan APBN," bebernya.
Menurutnya, dana yang begitu besar tersebut harusnya bisa dimanfaatkan kepada kepentingan masyarakat secara luas.
"Harusnya dana2 ini bisa digunakan untuk kepentingan publik lebih luas, saya pikir pemberian tugas ini lebih kepada balas jasa ketimbang efektifitas dari keberadaan lembaga ini. Gaji yang diberikan juga cukup fantastis tambah fasilitas lain setara Menteri kan sangat disayangkan," pungkasnya.[rmol]