Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menyatakan sudah pernah mengingatkan KPU pada awal Januari 2019 untuk mengantisipasi berbagai serangan yang akan muncul setelah pencoblosan.
Menurut Mahfud, peringatan terhadap serangan-serangan yang akan ditujukan kepada KPU dia sampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One.
Serangan-serangan itu bisa seperti tudingan curang, tidak profesional, memihak, diintervensi, dan lain sebagainya.
Peringatan itu, lanjut Mahfud, ternyata terbukti saat ini. Celakanya, KPU kurang siap menerima serangan itu.
“Waktu itu saya ingatkan, KPU harus profesional. Yang saya sampaikan di ILC itu sekarang benar terjadi,” katanya, dalam akun Twitter pribadi, Minggu (21/4).
Menurutnya, kekisruhan yang terjadi saat ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara. Kekurangan ini membuat KPU terkesan kurang profesional.
“Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,” tegasnya.
Menurutnya, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.
“KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,” tandas Mahfud.[ps]